Rabu, 24 Juli 2019 |
16:24 wib: Peduli Sepakbola,FOPPSI Serang Gelar Kejurnas FOPPSI U-11 08:23 wib: Proyek Betonisasi Jalan DPUTR Cilegon Diduga Dikorupsi? 08:09 wib: Bacok dan Aniaya Centeng Pasar Ciruas, Pria Ini Dibekuk Polisi 20:17 wib: Jamin Tak Ada Perploncoan, Walikota Serang Datangi Sekolah 20:01 wib: Walikota Serang Minta Kader Posyandu Proaktif Sampaikan Informasi Imunisasi 12:58 wib: Walikota Serang Dorong Peran Jurnalis Dalam Pembangunan Daerah 15:04 wib: Wujud Pelayanan Masyarakat, Walikota Serang Sidak ke Disdukcapil dan Disnakertrans 14:47 wib: Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Desa, PID Gelar Rakor 18:56 wib: KLHK Bersama Pemkab Lebak Tutup KegiatanPETI Dikawasan TNGHS 13:07 wib: Polda Banten Bentuk Satgas Antimafia Tanah

Polda Banten Bentuk Satgas Antimafia Tanah

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 252 Pengunjung

Bantenku, SERANG- Upaya memerangi oknum mafia tanah terus dilakukan aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Banten. Kali ini, Polda Banten membentuk Satuan tugas (Satgas) Antimafia Tanah untuk menangani berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di masyarakat.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Banten Kombes Pol. Novri Turangga mengatakan, pembentukan Satgas Antimafia Tanah merupakan hasil kerja sama antara Mabes Polri dengan Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN pada Oktober 2018. Kerja sama itu dibuat untuk sebagai upaya monopoli pertanahan oleh segelintir oknum.

“Dari hasil kerja sama itu, Pak Kapolda mengeluarkan perintah kepada kami supaya membentuk Satgas Antimafia Tanah,” kata Kombes Pol. Novri Turangga kepada wartawan, Ahad (3/2/2019).

Berdasarkan data kepolisian, dari 2014 hingga 2019, sudah ada 198 laporan yang diselesaikan petugas tentang sengketa pertanahan. Menurut Dirreskrimsus, monopoli tanah sering kali dimanfaatkan mafia sebagai komoditas demi meraup keuntungan secara pribadi.

“Dari 198 laporan ini, sudah kami petakan yang tergolong mafia tanah. Yaitu kolaborasi atau permufakatan jahat dengan sekelompok orang, dengan cara melawan hukum dan memanipulasi legalitas yang sah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, modus para mafia tanah di Indonesia sering kali membuat legalitas fiktif seolah mereka sudah mengantongi akta jual beli (AJB) tanah tersebut. Dokumen palsu ini kemudian dijadikan dasar warkah para mafia untuk memalsukan surat tanah yang menyerupai aslinya.

“Biasanya mereka melakukan tanda tangan atau cap jempol pemilik sah dari tanah itu. Kedua surat tersebut digunakan untuk mengurus atau melampirkan warkah, baik warkah SPPT maupun warkah hak milik. Sehingga saat diterbitkan, surat tersebut seolah sah dan legal, padahal ada hak orang lain yang dirampas di sana,” tuturnya.

Selain modus tersebut, ada modus lain yang tergolong sulit untuk diusut secara pidana. Yaitu, pemalsuan dokumen yang dipersengketakan di pengadilan. Para mafia biasanya sudah memiliki kelihaian memalsukan dokumen tanah, sehingga modus pemalsuannya akan berjalan mulus meskipun mendapat gugatan perdata di pengadilan.

“Modusnya sudah makin profesional. Kalau dokumen palsu ini tidak kami proses dan didalami lebih lanjut penyelidikannya di kepolisian, itu akan jadi sulit untuk diungkap. Monopolinya akan terus dilakukan oleh mafia tanah,” ucap Dirreskrimum.

Faktor lainnya, kata dia, dipengaruhi meningkatnya angka kelahiran dan jumlah pendatang di beberapa daerah sehingga mengakibatkan bertambahnya penduduk di wilayah hukum Polda Banten. Namun dalam kondisi lain, luas tanah semakin berkurang untuk ditempati masyarakat.

“Dengan kondisi tersebut, maka permasalahan pertanahan karena banyak digunakan untuk alih fungsi tentunya akan selalu ada di wilayah hukum Polda Banten. Bahkan bisa semakin meningkat,” tuturnya.

Ia pun menargetkan kehadiran Satgas Antimafia Tanah bisa membongkar monopoli pertanahan dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Bahkan jika perlu, kata dia, sudah ada hasil perkara yang ditangani secara tuntas untuk melindungi hak-hak pertanahan kepada masyarakat.

“Kami akan sampaikan kepada seluruh masyarakat hasil operasi satgas mafia tanah sekitar minggu kedua bulan Maret. Jumlah personel satgas mafia tanah yang dibentuk sebanyak 21 personel, dengan penanggung jawab Kapolda Banten Irjen Pol. Tomsi Tohir, dan saya sendiri sebagai Kasatgasnya,” katanya. (Mahesa/Red)


KOMENTAR DISQUS :

Top