Minggu, 21 Juli 2019 |
08:23 wib: Proyek Betonisasi Jalan DPUTR Cilegon Diduga Dikorupsi? 08:09 wib: Bacok dan Aniaya Centeng Pasar Ciruas, Pria Ini Dibekuk Polisi 20:17 wib: Jamin Tak Ada Perploncoan, Walikota Serang Datangi Sekolah 20:01 wib: Walikota Serang Minta Kader Posyandu Proaktif Sampaikan Informasi Imunisasi 12:58 wib: Walikota Serang Dorong Peran Jurnalis Dalam Pembangunan Daerah 15:04 wib: Wujud Pelayanan Masyarakat, Walikota Serang Sidak ke Disdukcapil dan Disnakertrans 14:47 wib: Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Desa, PID Gelar Rakor 18:56 wib: KLHK Bersama Pemkab Lebak Tutup KegiatanPETI Dikawasan TNGHS 13:07 wib: Polda Banten Bentuk Satgas Antimafia Tanah 19:33 wib: Pesona Negri Atas Awan Gunung Luhur Citorek Sedot Perhatian Bupati Lebak

Perwakilan peternak unggas diterima di Istana Negara oleh kepala staf kepresidenan Teten Masduki

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 8701 Pengunjung

Bantenku.com, Jakarta- Tak tahan dengan harga panen ayam broiler yang telah berbilang pekan terpuruk tanpa harapan, 1.200-an peternak unggas dari berbagai elemen dan asosiasi menggelar demo di Istana negara pada Selasa pagi (1/3).

Seperti yang dilansir Trobos.com Peternak yang menggabungkan diri dalam Sekretariat Bersama Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan (Sekber PPRP) berasal dari Priangan Timur, Purwakarta, Banten, Bogor, Lampung, Bali dll. Perwakilan elemen mahasiswa dari BEM IPB pun turut serta mendukung aksi ini.

Saat berita ini diturunkan, 12 perwakilan peternak diterima masuk ke Istana Negara, ditemui oleh kepala staf kepresidenan Teten Masduki untuk menyampaikan uneg-unegnya.

Dalam siaran resmi Sekber PPRP yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, tegas menyatakan peternak menuntut pemerintah untuk menaikkan harga jual panen ayam hidup di atas Biaya Pokok Produksi (BPP) yang saat ini berada di level Rp 18.500,-/kg. 

Menurut PPRP, harga terendah yang diterima peternak saat ini mencapai Rp 8.000,-/kg, atau merugi Rp 10.500,-/kg ayam hidup. Sehingga berpotensi membangkrutkan jutaan peternak di Indonesia.

PPRP juga menuntut agar pemerintah mengatur porsi hak budidaya unggas seharusnya 70% dilakukan oleh peternak rakyat dengan orientasi pasar dalam negeri. Sedangkan untuk industri raksasa diberikan hak budidaya 30% dengan disertai kewajiban menjual daging ayam dalam bentuk olahan jika ingin dijual ke dalam negeri, atau tidak perlu diolah namun untuk melayani pasar ekspor saja.

Peternak unggas juga menuntut penataan suplai bibit ayam (DOC = day old chick) yang disesuaikan dengan tingkat permintaan konsumen dengan cara yang sesuai dengan aturan pemerintah. Antara lain : pengaturan jumlah GGPS (Grand Grand Parent Stock), jumlah GPS (Grand parent Stock), dan penataan jumlah produksi DOC final stock.

Peternak juga meminta agar pemerintah juga memberlakukan pengaturan supply DOC ini dengan mekanisme afkir dini PS (Parent Stock) seperti yang telah sempat berjalan. Seperti ramai diberitakan pers, afkir dini PS broiler ini telah dihentikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena dianggap terindikasi sebagai tindakan kartel.

PPRP menganggap semua permasalahan niaga perunggasan berpangkal dari UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dirasakan tidak mampu menjadi paying bagi peternak rakyat. “Harus dicabut. Ganti dengan peraturan yang lebih berkeadilan, yang dapat menjaga eksistensi peternak rakyat,” tulis Sugeng Wahyudi.

Tidak hanya menuntut pencabutan UU, dia juga menganggap wajib dibuat regulasi tataniaga unggas yang adil untuk peternak rakyat melalui peraturan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen). [Red]



KOMENTAR DISQUS :

Top