Jumat, 24 Mei 2019 |
14:33 wib: FKUI SBSI Dan Pihak Manajemen PT Prima Makmur Rotokomindo Gelar Acara Buka Bersama Dan Santuni Anak Yatim 12:54 wib: Wakil Bupat Lebak H.Ade Sumardi Sampaikan Pendapat Akhir Raperda RPJMD 12:40 wib: Jawara Banten Sepakat Tunggu Hasil Resmi KPU 15:49 wib: Kasepuhan Guradog Menggelar Ritual Ngarengkong 11:13 wib: Diduga Pemda Lebak Tolak Serah Terima Aset Pembangunan Ruang Terbuka Publik Taman Salahaur Rangkasbitung Dari Provinsi Banten 10:05 wib: Bendera APDESI Tak Jadi Berkibar Di Aksi Damai 19:19 wib: Tuntutan Dipenuhi APDESI Batalkan Rencana Aksi Damai Di Gedung DPMD Dan Gedunģ Kantor Bupati 20:20 wib: Bawaslu Lebak Akan Proses Secepatnya Oknum Panwas Kecamatan Cikulur Yang Dilaporkan Oleh Ketua DPD Badak Banten Ely Sahroni 20:32 wib: APDESI Lebak Akan Gelar Aksi Damai Di DPMD Dan Di Kantor Bupati Lebak 08:15 wib: BADAK BANTEN Lebak Akan Adukan Panitia Pengawas Kecamatan Cikulur Ke Bawaslu

Perwakilan peternak unggas diterima di Istana Negara oleh kepala staf kepresidenan Teten Masduki

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 8645 Pengunjung

Bantenku.com, Jakarta- Tak tahan dengan harga panen ayam broiler yang telah berbilang pekan terpuruk tanpa harapan, 1.200-an peternak unggas dari berbagai elemen dan asosiasi menggelar demo di Istana negara pada Selasa pagi (1/3).

Seperti yang dilansir Trobos.com Peternak yang menggabungkan diri dalam Sekretariat Bersama Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan (Sekber PPRP) berasal dari Priangan Timur, Purwakarta, Banten, Bogor, Lampung, Bali dll. Perwakilan elemen mahasiswa dari BEM IPB pun turut serta mendukung aksi ini.

Saat berita ini diturunkan, 12 perwakilan peternak diterima masuk ke Istana Negara, ditemui oleh kepala staf kepresidenan Teten Masduki untuk menyampaikan uneg-unegnya.

Dalam siaran resmi Sekber PPRP yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, tegas menyatakan peternak menuntut pemerintah untuk menaikkan harga jual panen ayam hidup di atas Biaya Pokok Produksi (BPP) yang saat ini berada di level Rp 18.500,-/kg. 

Menurut PPRP, harga terendah yang diterima peternak saat ini mencapai Rp 8.000,-/kg, atau merugi Rp 10.500,-/kg ayam hidup. Sehingga berpotensi membangkrutkan jutaan peternak di Indonesia.

PPRP juga menuntut agar pemerintah mengatur porsi hak budidaya unggas seharusnya 70% dilakukan oleh peternak rakyat dengan orientasi pasar dalam negeri. Sedangkan untuk industri raksasa diberikan hak budidaya 30% dengan disertai kewajiban menjual daging ayam dalam bentuk olahan jika ingin dijual ke dalam negeri, atau tidak perlu diolah namun untuk melayani pasar ekspor saja.

Peternak unggas juga menuntut penataan suplai bibit ayam (DOC = day old chick) yang disesuaikan dengan tingkat permintaan konsumen dengan cara yang sesuai dengan aturan pemerintah. Antara lain : pengaturan jumlah GGPS (Grand Grand Parent Stock), jumlah GPS (Grand parent Stock), dan penataan jumlah produksi DOC final stock.

Peternak juga meminta agar pemerintah juga memberlakukan pengaturan supply DOC ini dengan mekanisme afkir dini PS (Parent Stock) seperti yang telah sempat berjalan. Seperti ramai diberitakan pers, afkir dini PS broiler ini telah dihentikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena dianggap terindikasi sebagai tindakan kartel.

PPRP menganggap semua permasalahan niaga perunggasan berpangkal dari UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dirasakan tidak mampu menjadi paying bagi peternak rakyat. “Harus dicabut. Ganti dengan peraturan yang lebih berkeadilan, yang dapat menjaga eksistensi peternak rakyat,” tulis Sugeng Wahyudi.

Tidak hanya menuntut pencabutan UU, dia juga menganggap wajib dibuat regulasi tataniaga unggas yang adil untuk peternak rakyat melalui peraturan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen). [Red]



KOMENTAR DISQUS :

Top