Jumat, 10 April 2020 |
18:15 wib: Infasing dan Serifikasi Belum Cair Akibat Data yang di Verval oleh Setiap Guru Terlambat 06:56 wib: Facebook Rilis Produk Baru, Tuned Aplikasi Chatting Khusus Pasangan 19:06 wib: Mentan Syahrul Cek Stok Pabrik Gula di Cilegon, 250 Ribu Ton Siap Di Pasaran 16:28 wib: PWI bekerjasama Dengan PT. Cahaya Technologi Unggas Bantu Masyarakat 16:12 wib: Terpeleset Santri Asal Kresek Tewas Di Kali Cidurian Kronjo 12:21 wib: Ratusan Guru Madrasah Non PNS Lebak Keluhkan Dana Sertifikasi dan Infasing Belum Turun 11:11 wib: Operasi Kalimaya 2020, Satlantas Polres Lebak Bagikan Masker Gratis 23:38 wib: Polda Banten Pasang Spanduk dan Baleho Himbauan Masyarakat Untuk Tidak Mudik Lebaran 23:04 wib: Belasan Wartawan Kota Serang Ikuti Rapid Test, Putus Rantai Virus Corona 22:55 wib: Polsek Cikande Amankan Pelaku Penusukan Karyawan Pabrik PT Nikomas

Perluas Basis Perpajakan Tugas dan Fungsi KPP Pratama Dirubah

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 441 Pengunjung

Bantenku, SERANG– Kepala Kanwil Dirktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten Jatnika menyampaikan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mulai hari ini berpotensi ditangani oleh account representative baru sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama. Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama merupakan bagian dari program penataan organisasi yang dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategis DJP 2020-2024. Perubahan ini untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak. Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama yang mulai berlaku 1 Maret 2020 merupakan tahap pertama dari program penataan organisasi tersebut.


“Penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan,” ujar Jatnika saat konferensi pers di Kanwil DJP Banten di Jalan Jendral Sudirman No 34. Ciceri, Kota Serang, Senin (2/3/2020).

Ia menyampaikan, penataan ini dilakukan melalui penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Kemudian penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut. Tahap berikutnya dari program penataan organisasi adalah mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. Melanjutkan strategi tahap pertama, KPP Pratama akan difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan.
“Selanjutnya sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis yaitu mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah. Tahap ini diharapkan dapat terlaksana pada semester II tahun 2020,” ujarnya.

Dikatakan Jatnika, sebagai bagian dari strategi ini maka pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya termasuk melakukan kunjungan lapangan pegawai DJP wajib mengikuti kode etik, menjaga integritas, dan bersikap profesional. “Apabila anda menemukan adanya indikasi pelanggaran segera laporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia, seperti melalui email ke pengaduan@pajak.go.id atau secara online melalui wise.kemenkeu.go.id. Seluruh pengaduan akan kami tindaklanjuti dengan menjaga kerahasiaan pelapor,” ucapnya.


[Dhan/Red]

KOMENTAR DISQUS :

Top