Kamis, 01 Desember 2022 |
15:27 wib: Porprov VI Banten 2022 Usai, Pj Gubernur Banten Al Muktabar : Cetak Atlet Berprestasi Menuju PON Sumut-Aceh 21:17 wib: Dindikbud Banten Pastikan Tak Ada Guru Honorer SMA/SMK dan Skh Negeri di Banten yang Tak Dibayar 21:16 wib: Pabrik Pengelolaan Sampah BBJP Plant Pertama di Indonesia Diresmikan di Cilegon 09:38 wib: Dinsos Banten Gelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Kampung Siaga Bencana 10:19 wib: Wabup Serang Harap KKP Kelas II Banten Tingkatkan Tangkal Penyakit Menular 12:19 wib: Dari Desa dan Pulau Terluar, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar Tangani Stunting 22:39 wib: Pembangunan Pengamanan Pantai di Sumur Pandeglang Rampung 22:27 wib: Tingkatkan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan, BPBD Banten Gencar Laksanakan Simulasi Kebencanaan 21:16 wib: Pj Gubernur Banten Raih Penghargaan Atas Upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dari Kemenaker RI 19:09 wib: Pemprov Banten Kirim Bantuan dan Relawan Korban Gempa Cianjur

Pencairan Dana Desa Dikeluhkan

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 3941 Pengunjung
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, SM Hartono menerima cinderamata dari Pengurus DPD APDESI Provinsi Banten, Selasa (29/9/2015).

Bantenku.com , SERANG - (ADVERTORIAL) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten mengeluhkan proses pencairan dana desa tahun anggaran 2015 yang dilakukan Pemerintah di Provinsi Banten. Mengingat pencairan dana desa tersebut dilakukan secara bertahap sehingga menyulitkan para Kepala Desa (Kades) dalam menjalankan program desanya.

"Dana desa yang diberikan pemerintah tidak dicairkan langsung ke nomor rekening desa, melainkan dilakukan secara bertahap. Ini menghambat program pemerintah desa karena anggaran dana desa baru terealisasi 50 persen," kata Ketua DPD  APDESI  Provinsi Banten, Surta Wijaya saat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD APDESI Provinsi Banten di Rumah Makan Kebon Kubil di Cipocok Jaya Kota Serang, Selasa (29/9/2015).

Selain itu, lanjutnya, dana desa yang diterima Kades sangat berbeda. "Setiap Kades menerima bantuan dana desa dari pemerintah berbeda, ada yang menerima bantuan dana desa Rp 300 juta, ada juga yang menerima bantuan dana desa Rp 400 juta. Kedepan kami minta dana desa diberikan langsung kepada nomor rekening desa," pintanya.

Terkait dengan Rakerda DPD APDESI Provinsi Banten, Surta menjelaskan, bahwa agenda utama yang dibahas dalam Rekerda tersebut adalah menyikapi proses pencairan dana desa, kemudian membahas program kerja pemerintah desa. "Hasil Rakerda ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kami berharap hasilnya bisa ditindaklanjuti," tambahnya.

Diketahui di Provinsi Banten ada empat kabupaten yang mendapat dana desa pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 352,514 miliar dengan meliputi Kabupaten Serang sebanyak 326 desa sebesar Rp 89,813 miliar, Kabupaten Pandeglang sebanyak 352 desa sebesar Rp 91,602 miliar, Kabupaten Lebak sebanyak 254 desa senilai Rp 95,970 miliar dan Kabupaten Tangerang sebanyak 246 desa sebesar Rp 75,128 miliar. Dari desa tersebut, hanya Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang belum mencairkan dana desa.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, SM Hartono yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, pemerintah desa yang saat ini menjadi ujung tombak pembangunan daerah harus menggunakan dana desa untuk kepentingan yang lebih baik, seperti pembangunan infrastruktur jalan desa sehingga dapat dirasakan masyarakat. "Meski bantuan keuangan dana desa yang diterima tidak sesuai harapan, saya mengharapkan pemerintahan desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan potensi perekonomian desa," harapnya sambil menutup pembicaraan.

KOMENTAR DISQUS :

Top