Minggu, 14 Agustus 2022 |
07:45 wib: Pj Gubernur Banten Al Muktabar Ajak Sukseskan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 14:29 wib: Memperingati HUT RI Ke-77, Grup 1 Kopassus Gelar Sunatan Massal 12:49 wib: Lepas Peserta Jambore Nasional XI, Helldy Titip Nama Baik Cilegon 09:21 wib: Bidik Laba Rp 541 Miliar, ASDP Optimis Pertahankan Kinerja Positif hingga Akhir Tahun 16:35 wib: Kunjungi Cilegon, Staf Presiden RI Apresiasi Inovasi Pengelolaan Sampah di Cilegon 15:27 wib: HUT Kota Serang Ke - 15, Walikota Serang Harap Masukan dan Kritikan Masyarakat Untuk Membangun 18:32 wib: Ikut Indonesia Expo, Stand UMKM Cilegon Diserbu Pengunjung 16:31 wib: Sambut HUT ke-15 Kota Serang, Syafrudin Ziarah ke TMP Ciceri dan Kesultanan Banten 18:31 wib: Masjid Agung sebagai Icon Kota Serang, Walikota Serang harap Kenyamanan dan Keamanan Parkir Diutamakan 23:02 wib: Berkat Kerja Bersama, Kemiskinan di Provinsi Banten Banten Menurun

Pemprov Banten Terapkan PTM 25 Persen

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 2394 Pengunjung

BantenKu, SERANG - Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebesar 25 persen. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 443/204-DinKes/ 2022  tanggal 27 Januari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai turunan SE Gubernur Banten di atas, untuk seluruh sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.

"Hari ini, Senin (31/1/2022), saya sudah mengeluarkan surat edaran yang langsung disebar ke sekolah-sekolah untuk ditindaklanjuti," katanya.

Sampai saat ini, Dindikbud Provinsi Banten sudah menemukan beberapa kasus terkonfirmasi positif Covid-19, terutama di wilayah Tangerang Raya. Untuk itu pihaknya memperketat Prokes ketika PTM diberlakukan.

Tabrani juga secara tegas mengungkapkan, jika ada sekolah yang ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka sekolah tersebut harus menghentikan kegiatan PTM dan beralih Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seluruhnya.

"Selama dua pekan pertama sekolah tersebut wajib melaksanakan PJJ, sambil juga melakukan tracing dan testing minimal kepada orang-orang yang ada di dalam kelas itu yang dilakukan oleh Satgas sekolah yang sudah bekerjasama dengan Faskes terdekat," jelasnya.

Dikatakan Tabrani, Satgas di setiap sekolah itu memang tidak diatur dalam SE yang dikeluarkannya. Hal itu mengingat pembentukan Satgas itu sudah dilakukan sejak pertama kali PTM diberlakukan.

"Itu sudah sesuai dengan arahan SKB Empat Menteri, dan setiap sekolah wajib mempunyai ruang isolasi dan membangun komunikasi dengan Puskesmas setempat serta penerapan Prokes secara ketat," ucapnya.

Diungkapkan Tabrani, untuk pelaksanaan vaksinasi booster kepada tenaga pendidik, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten.

Namun persoalannya, karena mekanisme vaksinasi booster ini berbasis wilayah, sehingga belum bisa dilakukan secara kolektif seperti pada saat pelaksanaan vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua yang dilaksanakan di RSUD Banten.

Oleh karena itu, Tabrani menghimbau kepada para guru yang hendak melakukan vaksinasi booster, bisa dilakukan di wilayahnya masing-masing yang sudah memenuhi standar pelaksanaan, seperti wilayah Tangerang Raya.

"Silahkan datang langsung ke lokasi tempat vaksinasi booster di masing-masing wilayah," tuturnya.


[Her/Red]

KOMENTAR DISQUS :

Top