Senin, 18 November 2019 |
13:17 wib: Walikota Serang Janji Perbaiki SDN 1 Banjar Sari Yang Rusak Terkena Punting Beliung 18:28 wib: Ormas dan LSM Demo Gubernur Banten, Tuding Proyek Sport Center Rp980 M Dikondisikan 14:10 wib: Gubernur: Orang Datang Ke Negeri Di Atas Awan Untuk Agungkan Ciptaan-Nya 18:31 wib: Tingkatkan Profesionalitas dan Integritas, DPRD Banten Ikuti Masa Orientasi 16:26 wib: Baru Menjabat Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam, Silaturahmi ke Tokoh Agama 20:23 wib: Penemuan Proyektil Aktif Gegerkan Warga Merak, Diduga Sisa Perang Masa Penjajahan Belanda 09:57 wib: Pilkades Serentak di kabupaten Serang, H Sanudin Menangkan Pilkades Salira 13:46 wib: Pemprov Banten Terima Apresiasi Dan Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri 13:25 wib: Gubernur Wahidin Halim: Ini Yang Sedang Diselesaikan Pemprov Banten 23:35 wib: Diduga Ilegal, Aktifis Lingkungan Bojonegara Desak Aktifitas Pemotongan Kapal Dihentikan

Ormas Brantas Banten Duga Pembangunan USB SMA 2 Leuwidamar Menyimpang

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 1715 Pengunjung
Foto : Pembangunan unit sekolah baru di Kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak kangkangi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik karena tanpa memasang Papan Inpormasi Publik,Bantenku.co.id

Bantenku, LEBAK-Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) di wilayah Kecamatan Leuwidamar Kab. Lebak Banten disinyalir bermasalah, dan menimbulkan kritikan tajam dari berbagai aktivis pemerhati pembangunan dan Korupsi.

Aswapi Aman SH, Ketua DPD Ormas Brantas kepada Wartawan mengatakan, Bahwa pembangunan USB tingkat SMA/SMK sederajat di wilayah Kecamatan leuwidamar  diduga bermasalah.

Pasalnya, dalam peraturan kuasa pengguna anggaran satuan kerja direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan dengan nomor : 1123/ D5.4/ku/2019 tentang petunjuk pelaksana bantuan pemerintah untuk pembangunan sekolah Unit baru ( USB) pada Bab III, terkait persyaratan, mekanisme pengajuan usulan, bimbingan teknis dan tata kelola pencairan bantuan pemerintah pada kolom ketiga berbunyi, bahwa dengan memiliki lahan dengan luas sekurang-kurangnya 10.000 m2 (sepuluh 
ribu meter persegi) dalam satu kesatuan, yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi/Dinas Pendidikan
Provinsi/Yayasan dalam bentuk: Sertifikat Tanah (bukan tanah milik
pribadi/perorangan); atau Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Sewa/Akta
Pakai (Khusus tanah milik Lembaga Pemerintah/BUMN) yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Akta Ikrar Wakaf yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); dilengkapi
dengan surat ukur/peta bidang dari BPN, kata Aswapi Aman SH.

IMG-20181208-WA0009-1

Sehingga kami menduga bahwa pembangunan USB untuk SMA 2 ( sekolah setingkat SMK ) bermasalah, dan kami menduga adanya Oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuat laporan palsu atau keterangan palsu dalam pengajuan USB SMA 2 Leuwidamar ke Kementerin pendidikan dan Kebudayaan RI, yang di ajukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten ujarnya.

Sedangkan Informasi yg kami dengar lahan untuk USB SMA 2 Leiwidamar seluas 2.000 meter persegi yang di beli dari ismail Karis seharga Rp. 200rb permeter dengan total keseluruhan yang harus dibayar mencapai 400.000.000, sehingga kami menduga keras bahwa pembangunan USB SMA 2 Leuwidamar bermasalah, dan tidak sesuai Kuasa pengguna anggaran direktorat pada petunjuk pelaksana, yang seharusnya untuk pembangunan USB dilahan pemerintah provinsi Banten, atau lahan pemerintah Kab. Lebak.

Dan agar teralisasinya bantuan USB tersebut,lahan untuk USB tersebut harus bersertivikat atas nama lahan milik pemerintah provinsi/ Kabupaten, dan dengan luas minimal 10.000 m2 bukan atas nama pribadi atau dari jual beli, dan sangat janggal SMA 2 belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan USB, namun ironisnya malah mendapatkan tandasnya.

Untuk itu Kami mendesak Kejati Banten untuk memproses bantuan USB SMA 2 lewidamar yang kami duga adanya permainan dengan membuat keterangan palsu melalui profosal pengajuan USB, yang mengakibatkan kerugian negara.

Kami meminta kepada Jaksa Agung Muda Bidang pengawasan untuk turut mengawasi penyelidikan yang dilakukan oleh Kejati Banten, Demi tegaknya Supremasi Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi pungkasnya.(Hin/Red)

KOMENTAR DISQUS :

Top