Jumat, 24 Mei 2019 |
14:33 wib: FKUI SBSI Dan Pihak Manajemen PT Prima Makmur Rotokomindo Gelar Acara Buka Bersama Dan Santuni Anak Yatim 12:54 wib: Wakil Bupat Lebak H.Ade Sumardi Sampaikan Pendapat Akhir Raperda RPJMD 12:40 wib: Jawara Banten Sepakat Tunggu Hasil Resmi KPU 15:49 wib: Kasepuhan Guradog Menggelar Ritual Ngarengkong 11:13 wib: Diduga Pemda Lebak Tolak Serah Terima Aset Pembangunan Ruang Terbuka Publik Taman Salahaur Rangkasbitung Dari Provinsi Banten 10:05 wib: Bendera APDESI Tak Jadi Berkibar Di Aksi Damai 19:19 wib: Tuntutan Dipenuhi APDESI Batalkan Rencana Aksi Damai Di Gedung DPMD Dan Gedunģ Kantor Bupati 20:20 wib: Bawaslu Lebak Akan Proses Secepatnya Oknum Panwas Kecamatan Cikulur Yang Dilaporkan Oleh Ketua DPD Badak Banten Ely Sahroni 20:32 wib: APDESI Lebak Akan Gelar Aksi Damai Di DPMD Dan Di Kantor Bupati Lebak 08:15 wib: BADAK BANTEN Lebak Akan Adukan Panitia Pengawas Kecamatan Cikulur Ke Bawaslu

KPK Sita Beberapa Dokumen Terkait Suap Eni Saragih

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 371 Pengunjung

JAKARTA - Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Setelah kemarin mengumumkan penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1, hari ini tim KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (15/7/2018).

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang sajam Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

Lima lokasi yang digeledah rumah tersangka Eni, rumah tersangka Johannes, kantor tersangka Johannes, apartemen Johannes, dan rumah Dirut PLN Sofyan Basir.

"Saat ini, sebagian penggeledahan masih berlangsung. Untuk sementara diamankan dokumen terkait dengan proyek pembangkit listrik Riau-1, dokumen keuangan, dan barang bukti elektronik," tutur Febri.

Pihaknya pun mengharapkan semua pihak bersikap kooperatif terhadap tim KPK yang sedang menjalankan tugasnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen "fee" 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, 8 Juni 2018 Rp300 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga.

"Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1," kata Basaria.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.(Red)

KOMENTAR DISQUS :

Top