Sabtu, 18 Januari 2020 |
08:40 wib: Walikota Serang Cek Kondisi Jalan Rusak di Kecamatan Curug 12:24 wib: Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bojonegara, Pemkab Serang Segera Panggil Penambang 11:51 wib: Kapolda Banten Prioritas Penanganan Tambang Emas Ilegal di Lebak 12:52 wib: Rumah Warga Ambruk, Dihantam Angin Kencang 12:00 wib: 13 Nama Bersaing Rebut Kursi Bos BUMD Agrobisnis Banten 20:46 wib: Brantas Banten Minta Kapolda Banten Sapu bersih Penambang Liar di TNGH 16:49 wib: Pembangunan Lapen Jalan penghubung Kampung Cinanggoler diduga Bermasalah 14:53 wib: Brantas Kabupaten Serang Pertanyakan Kerja Dinas Kebersihan dan CSR Perusahaan 14:10 wib: Jembatan Suka Senang, Malingping Terbengkalai Dikritik Aktivis LPPB 13:32 wib: Protes Kebanjiran, Warga Bojonegara Demo Blokir Jalan

KPK Sita Beberapa Dokumen Terkait Suap Eni Saragih

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 700 Pengunjung

JAKARTA - Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Setelah kemarin mengumumkan penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1, hari ini tim KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (15/7/2018).

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang sajam Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

Lima lokasi yang digeledah rumah tersangka Eni, rumah tersangka Johannes, kantor tersangka Johannes, apartemen Johannes, dan rumah Dirut PLN Sofyan Basir.

"Saat ini, sebagian penggeledahan masih berlangsung. Untuk sementara diamankan dokumen terkait dengan proyek pembangkit listrik Riau-1, dokumen keuangan, dan barang bukti elektronik," tutur Febri.

Pihaknya pun mengharapkan semua pihak bersikap kooperatif terhadap tim KPK yang sedang menjalankan tugasnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen "fee" 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, 8 Juni 2018 Rp300 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga.

"Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1," kata Basaria.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.(Red)

KOMENTAR DISQUS :

Top