Selasa, 04 Agustus 2020 |
11:54 wib: Personel Ditpolairud Polda Banten Lakukan Kegiatan Pengamanan Di Sepanjang Pantai Anyer 07:42 wib: Covid-19, Kereta Api Lokal Merak Rangkasbitung Belum Bisa Beroperasi Hingga Agustus 17:41 wib: Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Lebaran Idul Adha Bagian Menguji Ketaqwaan 21:32 wib: Polda Banten Tangkap 9 Penyelundup 159 Kg Ganja Antar Provinsi 12:44 wib: Dirlantas Polda Banten Paparkan Kesiapan Libur Idul Adha kepada Kakorlantas Polr 12:11 wib: 17 Produk UMKM di Kabupaten Serang Masuk Minimarket 18:41 wib: Wabup Dukung, Perank Gagas Gerakan Desa Bersih dari Narkoba 17:25 wib: Kapolda Banten Ajak Stakeholder Ciptakan Pilkada Serentak yang aman damai dan sejuk 09:43 wib: Satgas PEN Daerah Terbentuk, Polri Siap Dukung Program Pemerintah Guna Pulihkan Ekonomi Nasional 18:20 wib: 4 Santriwati Korban Asusila Guru Ngaji Keluarga Melapor Ke Polisi

Komisi 8 DPR RI Temukan ASN Jadi Penerima Bantuan Covid 19

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 476 Pengunjung

Bantenku, SERANG - Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI menilai pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) di Provinsi Banten amburadul. Padahal, Banten rencananya akan dijadikan provinsi percontohan terkait validasi data penduduk penerima Bansos.

Ketua komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto dalam paparannya mengatakan, dampak Covid-19 sangat terasa kepada target pertumbuhan ekonomi, defisitnya juga sampai 7 persen. Ibarat  perusahaan, kata dia, kondisi tersebut sudah masuk katagori bangkrut.

Kunci dari masalah ini harus bahu membahu dari RT/RW sampai pemerintah pusat untuk bersinergi,” katanya, Selasa (30/6/2020).

Yandri melanjutkan, seluruh tingkat pemerintah dari pusat sampai desa melakukan penyaluran bantuan pada masa Covid-19. Seluruh kegiatan bantuan itu harus ditunjang dengan validasi data yang akurat dan tepat sasaran penerima bantuan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka yang terjadi akan amburadul, tidak merata dan kemungkinan besar akan salah sasaran.

“Di Cipocok (Kota Serang) ada ASN yang menerima bantuan, padahal jika dilihat dari indeks persyaratan penerimanya tidak masuk kategori. Ini harus segera dibenahi, agar jangan sampai menjadi polemik baru di masyarakat,” jelasnya.

Menurut dia, antara data dari kepala desa dengan yang diberikan bantuan saat pencairan itu tidak cocok. Hal itu kemudian menjadi dilematis, karena kepala desa yang disalahkan. Bahkan tidak sedikit kantor desa yang didemo atau bahkan terjadi kekerasan fisik.

“Semua permasalah ini pangkalnya adalah validitas data. Karena permasalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini harus segera diselesaikan dari tingkat bawah, yang menjadi acuan pendataan di tingkat pemerintah daerah dan pusat,” ujarnya.

Dijelaskan Yandri, pihaknya di DPR RI besok rencananya akan melaksanakan rapat gabungan dengan empat menteri, Mentri Sosial, Kemendagri, Bapenas dan Kemendes untuk membahas permasalah pokok pendataan ini. Karena persoalan sekarang sama dengan pemilu. Dari tahun ke tahun masalahnya DPT, ada yang mati memilih, anak-anak memilih.

“80 persen penyaluran bantuan Covid-19 ini sudah bagus. Namun yang bermasalah ini harus dibenahi, karena dikhawatirkan akan menjadi bola salju pada masa akan datang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) Kementrian Sosial, Nasarudin mengatakan, pada masa Covid-19 pihaknya meningkatkan jumlah penerima bantuan reguler yang diprogramkan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) dan bantuan tunai lainnya.

“Bantuan PKH yang awalnya 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kami tingkatkan menjadi 10 juta. Bantuan pokok non tunai dari 15,5 juta KK menjadi 20 juta KK. Penambahan ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini,” katanya.

Kepala Asisten Daerah (Asda) III Pemprov BAnten, Samsir dalam kesempatan itu mengatakan, bantuan masyarakat yang terdampak Covid-19 ini setiap daerah berbeda , karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setempat.

Dari bantuan pemerintah pusat misalnya, bantuan yang dikucurkan sebesar Rp600.000/KK, sementara bantuan dari Provinsi Rp500.000/KK sedangkan untuk pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kemampuan keuangannya.

“Karena itu penerima bantuan di setiap KK di desa berbeda, karena sumber bantuan yang diterima juga berbeda. Ini yang harus disosialisasikan ke masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Serang, Syafrudin yang turut hadir menjelaskan, Pemkot Serang sudah maksimal dalam hal penanganan Covid-19. Terkait dengan bantuan JPS, pihaknya juga sudah menyalurkan sebanyak 50.000 KK sasaran penerima dengan besaran bantuan Rp200.000/KK, yang dikonversi menjadi bahan kebutuhan pokok.

“Kemampuan keuangan kami segitu. Sudah tersalurkan semua. Tinggal bantuan dari provinsi yang belum tersalurkan semuanya,” katanya.

(Mahesa/Red)

KOMENTAR DISQUS :

Top