Sabtu, 06 Juni 2020 |
21:18 wib: Jelang New Normal Kapolda Banten Bersama Danrem 064/MY Tinjau Pusat Perbelanjaan Kota Serang 20:48 wib: Sembilan Kali, Pemkab Serang Raih Opini WTP BPK 20:36 wib: Tinjau Bapenda, Bupati Serang Intruksikan OPD Jalankan New Normal 17:47 wib: Kodim 0603 Lebak Bagikan Ratusan Paket Sembako 08:24 wib: Jelang "New Normal", Cabai Merah Kriting Jateng Kembali Gencar Pasok Sumatera 18:35 wib: Warga Sukamurni Kecamatan Balaraja Mulai Terima Penyaluran BST APBD Kabupaten 08:02 wib: Brantas Minta Bupati Lebak Untuk Mengkaji Kembali atau Mencopot Kabid SDA PUPR 06:53 wib: Brantas Berharap Tipikor Polres Lebak Secepatnya Melayangkan SPDP Perihal PUPR yang di Laporkan LSM Bentar 06:44 wib: Personel Polres Cilegon Berikan Bantuan Sembako Kepada Pasien Covid-19 yang Sudah Sembuh 20:53 wib: LSM Bentar Laporkan Kabid SDA PUPR Kab.Lebak ke Tipikor Polres Lebak

KMP Tunggu Mendagri Lantik Rano Sebagai Gubernur Definitif

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 3710 Pengunjung

Bantenku.com, SERANG - Koalisi Merah Putih (KMP) Provinsi Banten mendukung agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, segera dilantik menjadi Gubernur Definitif oleh Mendagri.

"Atut mendapatkan ketetapan hukum (inkrah). Pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, maupun Presiden Republik Indonesia, segera melantik dan menetapkan Rano Karno sebaga Gubernur Provinsi Banten," kata ketua KMP Provinsi Banten, Budi Heriyadi, di Serang, Selasa (12/5/2015).

Dengan dilantiknya Rano menjadi Gubernur Banten, menurut Budi, maka pembangunan di Tanah Jawara dapat segera terwujud dan pembenahan di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dapat segera dilaksanakan.

"Ditetapkannya Rano sebagai gubernur, masyarakat Banten tidak lagi meragukan kepemimpinan Rano Karno," terangnya.

Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten itu juga mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan berbagai macam langkah politik agar Rano segera dilantik menjadi pemimpin tertinggi di Tanah Seribu Kyai Sejuta Santri ini.

"Kita terus mendatangi MA. MA sendiri sudah menjelaskan terkait ketetapannya. Kini kewenangannya berada di Kemendagri. Agar ini dapat dikawal dan disegerakan," tegasnya.

Seperti diketahui, sejak menjabat sebagai Plt Gubernur Banten, Rano Karno belum dapat berbuat banyak. Ratu Atut sendiri mendapatkan hukuman tujuh tahun penjara semenjak Senin, 23 Februari 2015 lalu, karena melakukan suap sebesar Rp1 miliar kepada mantan ketua MK, Akil Mukhtar, pada kasus Pilkada Kabupaten Lebak.(Down)

KOMENTAR DISQUS :

Top