Senin, 18 November 2019 |
13:17 wib: Walikota Serang Janji Perbaiki SDN 1 Banjar Sari Yang Rusak Terkena Punting Beliung 18:28 wib: Ormas dan LSM Demo Gubernur Banten, Tuding Proyek Sport Center Rp980 M Dikondisikan 14:10 wib: Gubernur: Orang Datang Ke Negeri Di Atas Awan Untuk Agungkan Ciptaan-Nya 18:31 wib: Tingkatkan Profesionalitas dan Integritas, DPRD Banten Ikuti Masa Orientasi 16:26 wib: Baru Menjabat Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam, Silaturahmi ke Tokoh Agama 20:23 wib: Penemuan Proyektil Aktif Gegerkan Warga Merak, Diduga Sisa Perang Masa Penjajahan Belanda 09:57 wib: Pilkades Serentak di kabupaten Serang, H Sanudin Menangkan Pilkades Salira 13:46 wib: Pemprov Banten Terima Apresiasi Dan Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri 13:25 wib: Gubernur Wahidin Halim: Ini Yang Sedang Diselesaikan Pemprov Banten 23:35 wib: Diduga Ilegal, Aktifis Lingkungan Bojonegara Desak Aktifitas Pemotongan Kapal Dihentikan

KMP Tunggu Mendagri Lantik Rano Sebagai Gubernur Definitif

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 3374 Pengunjung

Bantenku.com, SERANG - Koalisi Merah Putih (KMP) Provinsi Banten mendukung agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, segera dilantik menjadi Gubernur Definitif oleh Mendagri.

"Atut mendapatkan ketetapan hukum (inkrah). Pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, maupun Presiden Republik Indonesia, segera melantik dan menetapkan Rano Karno sebaga Gubernur Provinsi Banten," kata ketua KMP Provinsi Banten, Budi Heriyadi, di Serang, Selasa (12/5/2015).

Dengan dilantiknya Rano menjadi Gubernur Banten, menurut Budi, maka pembangunan di Tanah Jawara dapat segera terwujud dan pembenahan di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dapat segera dilaksanakan.

"Ditetapkannya Rano sebagai gubernur, masyarakat Banten tidak lagi meragukan kepemimpinan Rano Karno," terangnya.

Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten itu juga mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan berbagai macam langkah politik agar Rano segera dilantik menjadi pemimpin tertinggi di Tanah Seribu Kyai Sejuta Santri ini.

"Kita terus mendatangi MA. MA sendiri sudah menjelaskan terkait ketetapannya. Kini kewenangannya berada di Kemendagri. Agar ini dapat dikawal dan disegerakan," tegasnya.

Seperti diketahui, sejak menjabat sebagai Plt Gubernur Banten, Rano Karno belum dapat berbuat banyak. Ratu Atut sendiri mendapatkan hukuman tujuh tahun penjara semenjak Senin, 23 Februari 2015 lalu, karena melakukan suap sebesar Rp1 miliar kepada mantan ketua MK, Akil Mukhtar, pada kasus Pilkada Kabupaten Lebak.(Down)

KOMENTAR DISQUS :

Top