Sabtu, 06 Juni 2020 |
21:18 wib: Jelang New Normal Kapolda Banten Bersama Danrem 064/MY Tinjau Pusat Perbelanjaan Kota Serang 20:48 wib: Sembilan Kali, Pemkab Serang Raih Opini WTP BPK 20:36 wib: Tinjau Bapenda, Bupati Serang Intruksikan OPD Jalankan New Normal 17:47 wib: Kodim 0603 Lebak Bagikan Ratusan Paket Sembako 08:24 wib: Jelang "New Normal", Cabai Merah Kriting Jateng Kembali Gencar Pasok Sumatera 18:35 wib: Warga Sukamurni Kecamatan Balaraja Mulai Terima Penyaluran BST APBD Kabupaten 08:02 wib: Brantas Minta Bupati Lebak Untuk Mengkaji Kembali atau Mencopot Kabid SDA PUPR 06:53 wib: Brantas Berharap Tipikor Polres Lebak Secepatnya Melayangkan SPDP Perihal PUPR yang di Laporkan LSM Bentar 06:44 wib: Personel Polres Cilegon Berikan Bantuan Sembako Kepada Pasien Covid-19 yang Sudah Sembuh 20:53 wib: LSM Bentar Laporkan Kabid SDA PUPR Kab.Lebak ke Tipikor Polres Lebak

Kepala Desa se-Banten kecewa kepada Rano Karno

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 3066 Pengunjung
Ketua Apdesi Banten Surta Wijaya.

Bantenku.com, SERANG- Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan Gubernur Banten non aktif, Rano Karno terkait bantuan Gubernur (BanGub) untuk Desa se-Banten dengan anggaran senilai Rp 20 juta per desa dan baru muncul diakhir tahun 2016.

Ketua Apdesi Banten, Surta Wijaya mengatakan, bahwa di era Gubernur Banten sebelumnya yang dijabat Ratu Atut Choysiah, bantuan untuk desa-desa di Banten ini senilai Rp70 juta. Selain bantuan itu, Surta Wijaya juga menilai banyak kebijakan – kebijakan Ratu Atut untuk kemajuan desa. Namun, lanjut Surta, ketika Ratu Atut digantikan Rano Karno, kebijakan yang dianggap membantu kemajuan desa-desa di Banten itu hilang sejak 2013, dan baru ada diakhir tahun 2016 menjelang Pilgub Banten 2017.

Menurut Surta, sejumlah kebijakan yang dianggap membantu kemajuan di desa-desa pada jaman Ratu Atut seperti Bangub Rp70 juta, bantuan triwulan untuk guru ngaji, bantuan Rp 2 juta bagi masyarakat Banten yang melakukan Ibadah Haji, Bantuan Kambing qurban ke setiap desa dan bantuan Sapi untuk setiap yayasan, namun di jaman Rano Karno kebijakan itu tidak diadakan untuk desa-desa.

“Kita kecewa dengan Pak Gubernur Banten (Non aktif) (Rano Karno), yang merubah kebijakan – kebijakan Bu Atut. Katanya Ibu Atut itu koruptor tapi di jaman beliau banyak kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh warga Banten, sedangkan saat ini meskipun belum ada yang dinyatakan koruptor namun kebijakan itu hilang, lalu dikemanakan anggarannya,” kata Surta Wijaya, Jumat (9/12/2016)

Dikatakan Surta, Bantuan Gubernur (Bangub) yang akan dikucurkan senilai Rp 20 juta oleh pemprov Banten kepada desa – desa itu, hanyalah untuk operasional bukan bantuan untuk fisik, seperti untuk kegiatan PKK, Kegiatan Karang Taruna, Kegiatan BPD dan operasional desa. Itu pun, cetus Surta, kalau tidak didesak akan adanya pergerakan kepala desa (unjuk rasa-red), tidak menutup kemungkinan pemprov tidak akan mengeluarkan kebijakan itu.

“Bangub senilai Rp 20 juta ini, kalau tidak didesak oleh para kepala desa, kemungkinan besar tidak ada kebijakan, jadi bukan hanya APDESI saja yang kecewa kepada Gubernur non aktif, tapi seluruh kepala desa se Banten juga kecewa,” tandasnya.

Pihaknya sangat mengapresiasi kepada PLT Gubernur Banten, Nata Irawan yang telah merespon pengajuan para kepala Desa tentang pengajuan Bangub.

“Saya ucapakan terima kasih kepada PLT Gubernur Banten, Nata Irawan yang telah bersinergi dengan kepala desa,” paparnya.
Surta berharap, siapa pun Gubernur Banten yang akan terpilih nanti, senantiasa dapat bersinergi dengan kepala desa, untuk memajukan demi kemakmuran warga Banten.

“Semoga saja ada gubernur yang memperhatikan, untuk kemajuan pembangunan desa,” pungkasnya.

[Be/Red]




KOMENTAR DISQUS :

Top