Senin, 18 November 2019 |
13:17 wib: Walikota Serang Janji Perbaiki SDN 1 Banjar Sari Yang Rusak Terkena Punting Beliung 18:28 wib: Ormas dan LSM Demo Gubernur Banten, Tuding Proyek Sport Center Rp980 M Dikondisikan 14:10 wib: Gubernur: Orang Datang Ke Negeri Di Atas Awan Untuk Agungkan Ciptaan-Nya 18:31 wib: Tingkatkan Profesionalitas dan Integritas, DPRD Banten Ikuti Masa Orientasi 16:26 wib: Baru Menjabat Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam, Silaturahmi ke Tokoh Agama 20:23 wib: Penemuan Proyektil Aktif Gegerkan Warga Merak, Diduga Sisa Perang Masa Penjajahan Belanda 09:57 wib: Pilkades Serentak di kabupaten Serang, H Sanudin Menangkan Pilkades Salira 13:46 wib: Pemprov Banten Terima Apresiasi Dan Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri 13:25 wib: Gubernur Wahidin Halim: Ini Yang Sedang Diselesaikan Pemprov Banten 23:35 wib: Diduga Ilegal, Aktifis Lingkungan Bojonegara Desak Aktifitas Pemotongan Kapal Dihentikan

Kepala Desa se-Banten kecewa kepada Rano Karno

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 2688 Pengunjung
Ketua Apdesi Banten Surta Wijaya.

Bantenku.com, SERANG- Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan Gubernur Banten non aktif, Rano Karno terkait bantuan Gubernur (BanGub) untuk Desa se-Banten dengan anggaran senilai Rp 20 juta per desa dan baru muncul diakhir tahun 2016.

Ketua Apdesi Banten, Surta Wijaya mengatakan, bahwa di era Gubernur Banten sebelumnya yang dijabat Ratu Atut Choysiah, bantuan untuk desa-desa di Banten ini senilai Rp70 juta. Selain bantuan itu, Surta Wijaya juga menilai banyak kebijakan – kebijakan Ratu Atut untuk kemajuan desa. Namun, lanjut Surta, ketika Ratu Atut digantikan Rano Karno, kebijakan yang dianggap membantu kemajuan desa-desa di Banten itu hilang sejak 2013, dan baru ada diakhir tahun 2016 menjelang Pilgub Banten 2017.

Menurut Surta, sejumlah kebijakan yang dianggap membantu kemajuan di desa-desa pada jaman Ratu Atut seperti Bangub Rp70 juta, bantuan triwulan untuk guru ngaji, bantuan Rp 2 juta bagi masyarakat Banten yang melakukan Ibadah Haji, Bantuan Kambing qurban ke setiap desa dan bantuan Sapi untuk setiap yayasan, namun di jaman Rano Karno kebijakan itu tidak diadakan untuk desa-desa.

“Kita kecewa dengan Pak Gubernur Banten (Non aktif) (Rano Karno), yang merubah kebijakan – kebijakan Bu Atut. Katanya Ibu Atut itu koruptor tapi di jaman beliau banyak kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh warga Banten, sedangkan saat ini meskipun belum ada yang dinyatakan koruptor namun kebijakan itu hilang, lalu dikemanakan anggarannya,” kata Surta Wijaya, Jumat (9/12/2016)

Dikatakan Surta, Bantuan Gubernur (Bangub) yang akan dikucurkan senilai Rp 20 juta oleh pemprov Banten kepada desa – desa itu, hanyalah untuk operasional bukan bantuan untuk fisik, seperti untuk kegiatan PKK, Kegiatan Karang Taruna, Kegiatan BPD dan operasional desa. Itu pun, cetus Surta, kalau tidak didesak akan adanya pergerakan kepala desa (unjuk rasa-red), tidak menutup kemungkinan pemprov tidak akan mengeluarkan kebijakan itu.

“Bangub senilai Rp 20 juta ini, kalau tidak didesak oleh para kepala desa, kemungkinan besar tidak ada kebijakan, jadi bukan hanya APDESI saja yang kecewa kepada Gubernur non aktif, tapi seluruh kepala desa se Banten juga kecewa,” tandasnya.

Pihaknya sangat mengapresiasi kepada PLT Gubernur Banten, Nata Irawan yang telah merespon pengajuan para kepala Desa tentang pengajuan Bangub.

“Saya ucapakan terima kasih kepada PLT Gubernur Banten, Nata Irawan yang telah bersinergi dengan kepala desa,” paparnya.
Surta berharap, siapa pun Gubernur Banten yang akan terpilih nanti, senantiasa dapat bersinergi dengan kepala desa, untuk memajukan demi kemakmuran warga Banten.

“Semoga saja ada gubernur yang memperhatikan, untuk kemajuan pembangunan desa,” pungkasnya.

[Be/Red]




KOMENTAR DISQUS :

Top