Jumat, 24 Mei 2019 |
14:33 wib: FKUI SBSI Dan Pihak Manajemen PT Prima Makmur Rotokomindo Gelar Acara Buka Bersama Dan Santuni Anak Yatim 12:54 wib: Wakil Bupat Lebak H.Ade Sumardi Sampaikan Pendapat Akhir Raperda RPJMD 12:40 wib: Jawara Banten Sepakat Tunggu Hasil Resmi KPU 15:49 wib: Kasepuhan Guradog Menggelar Ritual Ngarengkong 11:13 wib: Diduga Pemda Lebak Tolak Serah Terima Aset Pembangunan Ruang Terbuka Publik Taman Salahaur Rangkasbitung Dari Provinsi Banten 10:05 wib: Bendera APDESI Tak Jadi Berkibar Di Aksi Damai 19:19 wib: Tuntutan Dipenuhi APDESI Batalkan Rencana Aksi Damai Di Gedung DPMD Dan Gedunģ Kantor Bupati 20:20 wib: Bawaslu Lebak Akan Proses Secepatnya Oknum Panwas Kecamatan Cikulur Yang Dilaporkan Oleh Ketua DPD Badak Banten Ely Sahroni 20:32 wib: APDESI Lebak Akan Gelar Aksi Damai Di DPMD Dan Di Kantor Bupati Lebak 08:15 wib: BADAK BANTEN Lebak Akan Adukan Panitia Pengawas Kecamatan Cikulur Ke Bawaslu

Kemenperin Akui Indonesia Kesulitan Swasembada Garam

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 343 Pengunjung

Bantenku- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui bahwa Indonesia kesulitan untuk mencapai swasembada garam. Hingga saat ini saja, Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan garam untuk industri di dalam negeri.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Panggah Susanto mengakui, Indonesia memiliki pantai yang luas dan ladang garam yang cukup luas. Namun, untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik untuk industri maupun konsumsi, ada persyaratan yang harus dipenuhi.

"Soal garam ini bisa dikaji apa betul kita bisa swasembada garam. Memang kita punya pantainya luas, tapi menghasilkan garam ini memerlukan persyaratan. Tidak hanya soal pantai, juga masalah curah hujan, tingkat kekeringan udara, dan macam-macam faktor ini tidak harus semuanya kita," katanya di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Menurutnya, saat ini Indonesia belum bisa memproduksi garam jenis CAP untuk kebutuhan industri, khususnya industri petrokimia. Oleh sebab itu, dia memandang bahwa pemerintah untuk saat ini perlu memberikan keleluasaan kepada industri untuk mengimpor garam. Darmin: Impor 3,7 Juta Ton untuk Garam Industri

"Menurut saya kembali saja kebijakannya. Garam industri dibebaskan saja (impor). Garam untuk industri CAP dan petrokimia itu memang kita belum bisa penuhi," imbuh dia.

Sedangkan untuk garam aneka pangan, sambung Panggah, syarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk memproduksinya lebih mudah. Sayangnya, pengelolaan yang salah membuat stok garam untuk aneka pangan kadang berlebih dan kadang justru kurang.

"Dan yang sering masalah di aneka pangan ini kadang kurang, kadang untuk konsumsi berlebih. Manajemen ini yang harus kita kelola. Jadi jangan kait-kaitkan dengan garam untuk industri, karena masih jauh dari kemampuan kita," tandasnya.(SINDONEWS.COM/RED)


KOMENTAR DISQUS :

Top