Selasa, 20 April 2021 |
12:26 wib: Cegah Aksi Tawuran di Bulan Ramadhan, Polda Banten Rutin Lakukan Patroli 20:46 wib: Tatu-Emil Jalin Kerja Sama Bidang Pangan 16:30 wib: Unit Reskrim Polsek pulomerak bergerak cepat tangkap pelaku Pencurian 18:27 wib: Pemkab Serang Awasi Keberadaan Warga Negara Asing 14:53 wib: Bupati Serang Ajak Komunitas Mobil Promosikan Objek Wisata di Medsos 14:10 wib: Dibulan Puasa Ramadhan, Kemenag Banten Minta Warga Patuhi Prokes Tarawih di Masjid 17:36 wib: P2WKSS, Pemkab Serang Fokus Tangani Dua Desa di Padarincang 17:27 wib: KLHK: PLTU Jawa 9&10 Bija Jadi Role Model Pembangkit Ramah Lingkungan 17:17 wib: Wali Kota Serang Hadiri Launching Pembayaran SPPT-PBB Dengan Sampah Anorganik 16:19 wib: PMI Banten Apresiasi Pendonor Darah Sukarela

Kejari Lebak Ingatkan Kasus Hukum Yang Mengancam Pada Pengelolaan BUMDes

Publisher: Admin Web Dibaca: 5719 Pengunjung

Bantenku - Lebak. Kejaksaan Negeri ( Kejari) Lebak tidak akan segan menjebloskan direktur dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyelewengkan dana desa. Pernyataan itu disampaikan Kepala Subseksi Penyidikan dan juga selaku Anggota Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan Daerah (TP4D) Kejari Lebak Joko Sutanto dalam acara Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDes di aula Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa, Rangkasbitung, Jumat (02/11/18).

"Apabila ada laporan penyalahgunaan dana BUMDes maka kami tindaklanjuti. Kami proses secara hukum karena itu uang negara,"kata Joko kepada puluhan peserta pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes.

Joko menegaskan, menggunakan uang negara sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu jangan sekali-kali berfikir ketika sudah menerima modal dan melaporkan BUMDes rugi bisa bebas dari jeratan hukum.

"Jangan beranggapan seperti itu. Ketia dilaporkan gagal kami tindaklanjuti terkait masalah kerugiannya, apa karena penyelewengan, penyimpangan atau jangan-jangan hanya modus kalau soal BUMDes saya hapal betul, ada usaha fiktif, kepakai kades, "kata Jokosutanto.

Lebih lanjut Joko mengatakan" ketika uang modal BUMDes sudah dicairkan penanggungjawab mutlak direktur beserta pengurus. 

Apabila uang itu dipindahkan ke orang lain maka pertama orang pertama saya panggil direktur dan bendahara. Kalaupun ada unsur keterlibatan kades itu dianggap peran pembantu sementara aktor utama direktur," Tegas Joko.

Masih kata Joko" orang yang tersangkut masalah penyelewengan BUMDes dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukuman dipidana penjara maksimal 20 tahun.

Kalau sengaja menggelapkan uang minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Tiga tahun penjara itu sudah pasti maka dari iru hati-hati karena tidak disebutkan berapa nilainya siapapum menggelapkan maka dipidana," ucap Joko.

Ancaman kurungan penjara tidak hanya menggelapkan uang saja. Bilamana terbukti menggelapkan surat atau data laporan pertanggungjawaban maka kena pidana.

"Sengaja merusak ancamannya pidana penjara 2 tahun dan maksimal 7 tahun. Jadi bukan hanya kerugian keuangan negara tetapi menghilangkan dokumen negara saja kena pidana,"katanya.

Joko berharap, para direktur dan pengurus BUMDes mematuhi aturan. Sebelum memasuki akhir tahun disegerakan menyerahkan laporan pertanggungjawabannya.

"Kalau Lpj belum disampaikan hati-hati itu, saat ini kita masih kerjasama karena Kejari tengah melakukan pendampingan masuk dalam program Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan Daerah (TP4D). Manfaatkan dengan baik untuk melakukan perbaikan tak ada untungnya kita menjarakan tapi bukan serta-merta kita akan membiarkan,"Ancam Joko.

Sementara itu Kepala DPMD Kabupaten Lebak Rusito menuturkan, pihaknya ingin mengidentifikasi masalah untuk mencarikam solusi,"Berupaya menyelamatkan direktur dan pengurus BUMDes terjerat hukum dikemudian hari. Semangatnya preventif,"kata Rusito

Direktur BUMDes Norri Yatna menuturkan, acara Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDes diikuti  para direktur dan pemgurus BUMDes. Kita telah mengundang sebanyak 160 BUMDes, untuk mendapatkan pembinaan hukum agar dalam mengelola keuangan tidak tersangkut masalah hukum di kemudian hari,"Pungaks Rusito.

KOMENTAR DISQUS :

Top