Kamis, 09 April 2020 |
18:15 wib: Infasing dan Serifikasi Belum Cair Akibat Data yang di Verval oleh Setiap Guru Terlambat 06:56 wib: Facebook Rilis Produk Baru, Tuned Aplikasi Chatting Khusus Pasangan 19:06 wib: Mentan Syahrul Cek Stok Pabrik Gula di Cilegon, 250 Ribu Ton Siap Di Pasaran 16:28 wib: PWI bekerjasama Dengan PT. Cahaya Technologi Unggas Bantu Masyarakat 16:12 wib: Terpeleset Santri Asal Kresek Tewas Di Kali Cidurian Kronjo 12:21 wib: Ratusan Guru Madrasah Non PNS Lebak Keluhkan Dana Sertifikasi dan Infasing Belum Turun 11:11 wib: Operasi Kalimaya 2020, Satlantas Polres Lebak Bagikan Masker Gratis 23:38 wib: Polda Banten Pasang Spanduk dan Baleho Himbauan Masyarakat Untuk Tidak Mudik Lebaran 23:04 wib: Belasan Wartawan Kota Serang Ikuti Rapid Test, Putus Rantai Virus Corona 22:55 wib: Polsek Cikande Amankan Pelaku Penusukan Karyawan Pabrik PT Nikomas

Kabid Irpan PUPR Akui Sudah Dipanggil Kejari Lebak Terkait Penanggulangan longsor Sobang - Cimerak

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 2520 Pengunjung

Bantenku, SERANG- terkait pembangunan 484.686.000.00 longsor jalan Sobang - Cimerak tahun 2019 dengan nilai kontrak 484.686.000.00, awal pengerjaan tanggal 21 Oktober dan akhir pekerjaan 30 Desember tahun 2019 yang di duga ada pengurangan Volume fisik.


Irpan Kabid pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kab. Lebak kepada Bantenku Rabu (12/2/2020) kepada Bantenku mengatakan, Bahwa dirinya ( irpan - red ) memgakui sudah di panggil Kejaksan Negeri Rangkasbitung, terkait pembangunan Penanggulangan Longsor Sobang - Cimerak.

Hasil pemanggilan tersebut pihak kejari Lebak menekankan agar dilakukan perbaikan terkait kekurangan pada program tersebut tandasnya.

Menanggapi hal tersebut Aswapi aman SH Direktur Ormas Brantas DPD Lebak mengatakan, Kami sangat mengapresiasi Kejari Lebak dalam memeriksa pembangunan penanggulangan longsor guna kepentingan negara katanya.

Namun kami berharap agar Kejari Lebak serius dalam membrantas tindak pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian negara, karena Korupsi merupakan salah satu penghambat pembangunan Nasional.

Namun dengan adanya perbaikan pada pembangunan tersebut kami menduga bahwa mereka sudah ada niatan jahat terhadap keuangan negara untuk mengurangi volume fisik, dan patut diduga ada persekongkolan jahat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Dalam azas hukum pidana, bahwa tidak ada perdamaian, meskipun pelaku korupsi melakukan perbaikan akan tetapi tidak menghapus tindak pidananya dan proses hukum tetap berjalan, agar jera para pelaku korupsi", tegasnya. 

Kami meminta kepada Jamwas ( Jaksa Agung Bidang Pengawasan ) baik dari Kejati Banten, maupun Kejagung RI, agar berperan aktiv mengawasi pemeriksaan dilakukan Kejari Lebak sebagaimana fungsinya, Untuk Kepentingan negara tandasnya.

[Rudi/Red]

KOMENTAR DISQUS :

Top