Sabtu, 08 Agustus 2020 |
23:26 wib: Program Jumat Barokah Kapolda Banten, Terus Bagikan Sembako ke Warga 13:36 wib: Pemkot Bengkulu-Pemkab Serang Sinergikan Program Keagamaan 13:27 wib: Ati Wakil Walikota Cilegon Ajak Guru Bekerja Dengan Ikhlas 10:45 wib: Sambut HUT RI Ke-75, Mapolda Banten Di Hiasi Umbul - Umbul dan Bendera Merah Putih 17:27 wib: Arogan, Gubernur WH Larang Ikatan Keluarga Minang Gunakan Plaza Aspirasi 17:16 wib: September, BPS Kabupaten Serang Laksanakan Sensus Penduduk 2020 13:31 wib: Polda Banten Kembali Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Ganja Di Tol Tangerang - Merak 12:50 wib: Pemkab Serang Sinergikan LKBA dengan Kampung Tangguh Polri 09:31 wib: Pemkot Cilegon Gelar Launching Inovasi Tahun 2020 10:49 wib: Wali Kota Serang Tinjau Pojok Baca di Tiga Titik Kota Serang

DKPP RI Pilkada Serentak 2020 Capai 60 Persen Mayoritas Pemilih Masih Politik Uang

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 182 Pengunjung

BantenKu, CILEGON - Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Alfitra Salamm menyebutkan bahwa sebanyak 60 persen lebih pemilih di pulau Jawa senang dengan adanya politik uang pada saat dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan alasan faktor kebutuhan uang dan sebagai uang pengganti karena harus tidak kerja pada saat Pemilu. Maka dari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon diminta untuk tetap waspada dan berhati hati di masa tenang pada saat menjelang Pilkada 2020 mendatang. 

Alfitra Salamm mengatakan, berdasarkan hasil study yang dilakukan oleh salah satu intistusi di Indonesia bahwa sebanyak 60 persen pemilih di Pulau Jawa senang dengan politik uang.

Dikatakan Alfitra, “beragam alasan disampaikan pemilih kenapa mau menerima politik uang diantaranya yakni, karena faktor kebutuhan uang hingga beralasan sebagai uang pengganti karena pada pelaksanan pemilih tidak dapat masuk kerja”

Apalagi lanjut alfitra, lemahnya regulasi terkait penanganan kasus politik uang merupakan salah satu faktor sulitnya membuktikan kasus tersebut. Maka dari itu, dirinya meminta kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Bawaslu Kota Cilegon agar lebih kreatif dan inovatif pada saat dilalukanya masa tenang jelang Pilkada mendatang.

Sementara, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi mengatakan, terkait kerawanan di Pilkada Kota Cilegon hal itu pengawasannya sudah dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kota Cilegon. Namun, pada intinya adalah tugas KPU dengan Bawaslu adalah sama yakni untuk mensukeseskan Pilkada Kota Cilegon agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Cilegon.

Menurutnya, kalaupun ditemukan ada pelanggaran dan lain sebagainya di Kota Cilegon. Maka, akan diproses sesuai dengan aturan yang ada terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah diatur dalam Peraturan KPU atau PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada.

Irfan mengaku, akan memberikan informasi kepata petugas KPU yang ada di KPS dan akan melakukan upaya penyelenggaraan Pilkada dengan maksimal padapelaksanaan Pilkada kota Cilegon tahun 2020 mendatang dan dirinya mengaku akan terus melakukan pengawasan di internal KPU.

[Herdi/Red]

KOMENTAR DISQUS :

Top