Rabu, 24 Juli 2019 |
16:24 wib: Peduli Sepakbola,FOPPSI Serang Gelar Kejurnas FOPPSI U-11 08:23 wib: Proyek Betonisasi Jalan DPUTR Cilegon Diduga Dikorupsi? 08:09 wib: Bacok dan Aniaya Centeng Pasar Ciruas, Pria Ini Dibekuk Polisi 20:17 wib: Jamin Tak Ada Perploncoan, Walikota Serang Datangi Sekolah 20:01 wib: Walikota Serang Minta Kader Posyandu Proaktif Sampaikan Informasi Imunisasi 12:58 wib: Walikota Serang Dorong Peran Jurnalis Dalam Pembangunan Daerah 15:04 wib: Wujud Pelayanan Masyarakat, Walikota Serang Sidak ke Disdukcapil dan Disnakertrans 14:47 wib: Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Desa, PID Gelar Rakor 18:56 wib: KLHK Bersama Pemkab Lebak Tutup KegiatanPETI Dikawasan TNGHS 13:07 wib: Polda Banten Bentuk Satgas Antimafia Tanah

Dianggap Tidak Efektif, Usulan Dewan Perbanyak Penunjukan Langsung Ditolak Walikota Serang

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 182 Pengunjung
Walikota Serang, Syafrudin

Bantenku, SERANG – Usulan dari dewan agar mekanisme penunjukan langsung (PL) yang direncanakan akan diperbanyak pada APBD Perbuhan 2019 ditolak oleh Walikota Serang Syafrudin.

Ia memaparkan, PL ini merupakan solusi sementara untuk menggenjot penyerapan anggaran pada tahun 2019.

“Sulit pembangunan infrastruktur di perubahan (APBD, red), jika anggarannya lebih dari PL. Karena proses lelang itu kan memakan waktu hampir sebulan,” ujar Syafrudin, Sabtu (28/6/2019).

Sebab itu, ia juga menegaskan, perlu ada kerjasama yang baik dengan DPRD Kota Serang dalam rangka membahas perubahan anggaran tersebut. Sehingga tidak terjadi kemoloran dalam penetapannya, yang berdampak terhadap mundurnya pelaksanaan.

“Bisa dilakukan (lelang, red), asal bulan Agustus sudah selesai (penetapan Perubahan APBD). Kalau September, apalagi Oktober, tidak bisa lelang,” ujarnya.

Walaupun akan melalui mekanisme PL, Ia menjamin program pembangunan yang akan dijalankan tersebut mengikuti aturan yang berlaku, sesuai dengan asas kepatuhan dan kepatutan. Sedangkan, untuk mekanisme pengerjaan proyek pada tahun berikutnya. Ia mengatakan, masih dalam proses perencanaan, “perencanaan ada, untuk nanti pelaksanaan di tahun 2020,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Serang Namin menyatakan, mendukung mekanisme PL namun dengan syarat harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

“PL itu diperbolehkan, namun harus sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak semua juga bisa PL. Kalau program yang mengharuskan anggaran besar tidak dapat penunjukan langsung. Seperti pembangunan gedung misalnya,” ujarnya.

Menurut Namin, selain PL, menggenjot kinerja OPD, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan menjadi sebuah keharusan. Ia menyebutkan, SiLPA yang terjadi juga diakibatkan dari kinerja OPD yang lemah.

“Tidak usah bicara pekerjaan pembangunan yang harus lelang. Pelaksanaan PL juga terlambat. Ini diakibatkan dari terlambatnya penyerahan rencana pembangunan ke ULP (Unit Layanan Pengadaan, red), kita melihatnya seperti itu,”ujarnya. (Mahesa/Red).

KOMENTAR DISQUS :

Top