Rabu, 24 Juli 2019 |
16:24 wib: Peduli Sepakbola,FOPPSI Serang Gelar Kejurnas FOPPSI U-11 08:23 wib: Proyek Betonisasi Jalan DPUTR Cilegon Diduga Dikorupsi? 08:09 wib: Bacok dan Aniaya Centeng Pasar Ciruas, Pria Ini Dibekuk Polisi 20:17 wib: Jamin Tak Ada Perploncoan, Walikota Serang Datangi Sekolah 20:01 wib: Walikota Serang Minta Kader Posyandu Proaktif Sampaikan Informasi Imunisasi 12:58 wib: Walikota Serang Dorong Peran Jurnalis Dalam Pembangunan Daerah 15:04 wib: Wujud Pelayanan Masyarakat, Walikota Serang Sidak ke Disdukcapil dan Disnakertrans 14:47 wib: Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Desa, PID Gelar Rakor 18:56 wib: KLHK Bersama Pemkab Lebak Tutup KegiatanPETI Dikawasan TNGHS 13:07 wib: Polda Banten Bentuk Satgas Antimafia Tanah

Bupati Lebak Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018

Publisher: Admin Web Dibaca: 196 Pengunjung

Bantenku - Lebak. Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya didampingi wakil Bupati Lebak Ade Sumardi menghadiri Rapat Paripurna mengenai Penjelasan Nota Bupati Lebak tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, di Ruang Paripurna, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Banten (5/7/2019).

Dalam rapat paripurna kali ini Bupati Lebak menjelaskan bahwa materi utama yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban berbentuk laporan keuangan pemerintah daerah setelah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Banten. 

Menurut Bupati Lebak, pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lebak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 18a/LHP/XVIII.SRG/05/2019 (17/05/2019) dan telah disampaikan secara langsung oleh kepala BPK-RI perwakilan provinsi Banten kepada bupati dan walikota serta pimpinan DPRD seluruh provinsi Banten pada 22 Mei 2019 lalu. 

Iti mengatakan, Kabupaten Lebak merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Banten yang pemeriksaannya dilakukan oleh akuntan publik yang digandeng oleh BPK, menurutnya hal ini menjunjukan bahwa tingkat kepercayaan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan dan pertanggungajabannya sudah baik.

”Kita patut berbangga karena tetap dapat mempertahankan opini  Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) untuk ke empat kalinya secara berturut-turut" ujar Iti.

Untuk diketahui, Nota penjelasan Raperda yang disampaikan oleh Bupati Lebak ini merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lebak atas pelaksanaan APBD yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan paling lambat 6  bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya rapat ini akan dilanjutkan pada Senin (8/7/2019) yang berisi tentang jawaban hasil pandangan umum hasil fraksi-fraksi.( Gus.Hin.Red).

KOMENTAR DISQUS :

Top