Kamis, 23 Mei 2019 |
14:33 wib: FKUI SBSI Dan Pihak Manajemen PT Prima Makmur Rotokomindo Gelar Acara Buka Bersama Dan Santuni Anak Yatim 12:54 wib: Wakil Bupat Lebak H.Ade Sumardi Sampaikan Pendapat Akhir Raperda RPJMD 12:40 wib: Jawara Banten Sepakat Tunggu Hasil Resmi KPU 15:49 wib: Kasepuhan Guradog Menggelar Ritual Ngarengkong 11:13 wib: Diduga Pemda Lebak Tolak Serah Terima Aset Pembangunan Ruang Terbuka Publik Taman Salahaur Rangkasbitung Dari Provinsi Banten 10:05 wib: Bendera APDESI Tak Jadi Berkibar Di Aksi Damai 19:19 wib: Tuntutan Dipenuhi APDESI Batalkan Rencana Aksi Damai Di Gedung DPMD Dan Gedunģ Kantor Bupati 20:20 wib: Bawaslu Lebak Akan Proses Secepatnya Oknum Panwas Kecamatan Cikulur Yang Dilaporkan Oleh Ketua DPD Badak Banten Ely Sahroni 20:32 wib: APDESI Lebak Akan Gelar Aksi Damai Di DPMD Dan Di Kantor Bupati Lebak 08:15 wib: BADAK BANTEN Lebak Akan Adukan Panitia Pengawas Kecamatan Cikulur Ke Bawaslu

Bendera APDESI Tak Jadi Berkibar Di Aksi Damai

Publisher: Admin Web Dibaca: 1722 Pengunjung

Bantenku - Lebak. Ratusan bendera APDESI Yang bertumpuk di Kantor Desa Cikatapis Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak yang sedinya akan dikibarkan di Aksi Damai Bela Desa yang akan digelar hari Kamis (02/05/19). Di Dinas PMD dan Di Kantor Bupati Lebak. tidak jadi lakukan hal ini karena adanya pembatalan aksi oleh APDESI.

Dari keterangan Darmawan selaku Kepala Desa Cikatapi dan juga merangkap sebagai Wakil Ketua APDESI Lebak pada Bantenku mengatakan" Kami sudah menyiapkan ratusan bendera APDESI yang akan dikibarkan pada aksi damai bela Desa" tutur Darmawan, saat ditemui di kediamannya kemarin,  (01/05/19).

Dikatakannya, ratusan bendera APDESI tidak jadi berkibar karena rencana aksi damai untuk menyampaikan aspirasi para Kepala Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)  Kabupaten Lebak dan di kantor Bupati batal digelar setelah tuntutan revisi petunjuk teknis operasional (PTO)  Bangsaprasswakarya dan KUEP diterima oleh DPMD. Pembatalan aksi tersebut harus dilakukan lantaran sudah ada komitmen dari DPMD akan segera merevisi beberapa poin dalam PTO yang dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya. 

Dijelaskan Darmawan, dari awal APDESI tidak ingin sampai turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, makanya kami beberapa kali mengambil langkah audiensi dengan pihak-pihak terkait, namun tidak ada tindak lanjutnya. 

"Sekarang kami besyukur rencana aksi tidak jadi dilaksanakan, setelah diadakan dialog dan diskusi antara APDESI dan pihak DPMD, permintaan agar PTO direvisi dan disesuaikan dengan peraturan perundangan di atasnya sudah disetujui dan akan segera dibuat surat edaran oleh DPMD kepada Camat terkait revisi PTO tersebut agar pelaksanaan kegiatan anggaran di Desa tidak terhambat"  tutur  Darmawan.

Ditambahkan Darmawan" Para Kepala Desa, yang sempat berbeda pendapat danpandangan terhadap langkah yang diambil APDESI,  dalam menyuarakan aspirasi, agar segera bersatu dan kembali kedalam wadah besar APDESI, jangan ada lagi istilah paguyuban Utara, Tengah dan Selatan. Kekompakan dan kebersamaan Kepala Desa, merupakan kekuatan yang dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan kewenangan Desa" pinta Darmawan."( Hin.Red).

KOMENTAR DISQUS :

Top